Pastikan Kesiapan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu,  Bawaslu Kota Solok Gelar Rakor

SOLOK KOTA -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Sumatera Barat, menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Pengawasan Logistik Pemilu tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ar-Salam Meeting Room Solok Premiere Hotel Syariah, pada Rabu, 20 Desember 2023 itu dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Solok Rafiqul Amin, S.Pd.I, M.Pd.

Baca juga: Ilham Bintang: Pers Jangan Duduk Manis di Tengah Kegaduhan Politik

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kota Solok memaparkan bahwa pentingnya kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.

Menurut Rafiqul, yang menjadi fokus pelaksanaan pengawasan adalah tepat jenis, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu serta tepat tujuan.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua

"Melalui pelaksanaan kegiatan ini kita memastikan agar paengadaan dan pendistribusian logistik dalam Pemilu 2024 ini sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, " pungkasnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Hadir Komisioner KPU Kota Solok, Subdempom 1/4-6 Solok, Kasat Intel Polres Solok Kota, OPD terkait di Pemerintah Kota Solok, staf Bawaslu dan Panwascam.

Sebagai narasumber, Bawaslu Kota Solok menghadirkan Arif Santoso yang merupakan mantan Ketua dan Komisioner KPU Kota Beras Serambi Madinah itu.

Baca juga: Tony Rosyid: Akankah PSI Mampu Merebut Suara PDIP?

Dalam paparannya, Arif menjelaskan tentang betapa pentingnya pengadaan dan pendistribusian Logistik, perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukung lainnya, yang mesti menjadi perhatian penting.

Terlebih menurutnya, waktu penyiapan surat suara pada Pemilu kali ini sangat pendek dibanding Pemilu sebelumnya, yaitu 70 hari. 

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

Arif Santoso juga memaparkan poin-poin koordinasi pengawasan yang mesti dilakukan guna mencegah terjadinya kekeliruan dan pelanggaran. (Amel)