Tindak Lanjut Komitmen Bersama; Pemkab Solok Terbitkan Surat Edaran Penyelamatan Singkarak

Solok - Kawasan Danau Singkarak Perlu penyelamatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan surat edaran terkait dengan penertiban dan penataan sempadan danau dan badan danau dari penyalahgunaan pembangunan yang diizinkan.

Sekkab Solok, Medison menyebut, Surat Edaran Bupati Solok Nomor 60/048/DPUPR-2022 tentang pemberitahuan pelarangan Pendirian bangunan di sepanjang pinggiran Danau Singkarak.

Baca juga: Aklamasi, Hendra Irwan Rahim Kembali Pimpin Dekopinwil Sumbar 2021-2025

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti komitmen bersama antara Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Solok di hotel Grand Zuri Padang pada tanggal 28 Januari 2022 lalu.

Baca Juga 12 Fakta Tentang Hilangnya Pesawat EgyptAir MS804

Baca juga: Edukasi Masyarakat Kenali Investasi & Pinjaman Online, Satgas Waspada Investasi Sumbar Gelar Rapat Kerja

“Pemerintah Kabupaten Solok patuh dan taat menjalankan hasil dari komitmen yang telah disepakati secara bersama tersebut, ” ujarnya, Selasa (8/2/2022).

Selain mengikuti komitmen tersebut, edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok juga merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) No 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau.

Baca juga: Gubernur Sumbar : Peran PKK bantu pemerintah kurangi pengangguran

Lalu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) no 21 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Solok No 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok tahun 2012-2031.

Dalam surat komitmen bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok diperintahkan untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan kawasan Danau Singkarak di wilayah Kabupaten Solok.

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

Selain penghentian proyek pengerjaan kepariwisataan CV. Anam Daro dan mengembalikan tata ruang dan fungsi danau kepada fungsi awalnya. Komitmen bersama tersebut juga ditekankan kepada penyelamatan seputar kawasan Danau Singkarak.

Selain itu, edaran yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, juga ikut merujuk kepada hasil evaluasi dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemprov Sumbar tentang pengembalian kondisi badan air seperti semula.

Baca juga: Kapolri : Penanganan Kejahatan Transnasional Perlu Keterlibatkan Seluruh Aparatur Penegak Hukum

“Edaran bagi masyarakat tersebut kita keluarkan demi menjaga kelestarian kawasan Danau Singkarak, dari pembangunan yang tidak diperuntukan di area seputar Danau Singkarak khususnya di Kabupaten Solok, ” pungkasnya. (*)